Hasil Kajian TCI tentang RUU Sumber Daya Air akan Diserahkan ke DPR

TCI Mengkaji RUU SDATransformasi Cita Infrastruktur (TCI), menggelar rapat kerja, 4 Maret 2017,  di Restoran Ledok Gebang, Yogyakarta. Rapat yang dihadiri oleh anggota dan peneliti Lembaga Kajian Infrastruktur TCI itu membahas beberapa kajian yang telah dan akan dikerjakan. “Hasil kajian kita, nantinya akan diberikan kepada pihak-pihak terkait,” kata Tri Budi Utama, Ketua Umum TCI. Saat ini, setidaknya ada tiga kajian yang sedang digarap oleh lembaga kajian yang didirikan oleh beberapa orang alumni Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Kajian tersebut adalah Mitigasi Tsunami Bandara Kulonprogo, Rencana Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) dan Pengembangan Danau Toba. Untuk Mitigasi Tsunami  Bandara Kulonprogo, hasilnya sudah dipaparkan di Angkasa Pura I. Sedangkan RUU SDA, kajiannya sudah sampai pada pematangan materi-materi apa yang perlu diberikan masukan, yang berkaitan dengan teknis infrastruktur. “Kita akan menyelesaikannya dalam bentuk matrik,” kata Fuad Bustomi Zein, Ketua Task Force TCI untuk RUU SDA.

Harapannya, kajian RUU SDA yang diberikan TCI ini fokus ke masalah-masalah yang bersifat teknis dalam infrastruktur sumber daya air, yang justru sering kali luput dari perhatian. Selama ini masukan yang mengalir ke Pemerintah maupun DPR lebih banyak pada aspek hukum dan sosial dari RUU tersebut. “Masukan dari TCI harus benar-benar independen, fokus dan mempunyai kualifikasi yang cukup baik,” kata Ashar Saputra, anggota TCI,  yang juga pengajar di Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, ini.

Peneliti TCI lainnya, Widjo Kongko yang sehari-hari sebagai  perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT),  juga mengingatkan pentingnya untuk memberikan masukan hal-hal yang bersifat teknis secara benar, agar RUU SDA nantinya bisa efektif dalam implementasinya. Menurut doktor lulusan Universitas Leibniz Hannover, Jerman, ini, secara spesifik RUU ini diharapkan juga memberi arahan mengenai daya rusak air. “Ini penting agar mitigasi yang dilakukan bisa terencana dan tepat,” ujar ahli tsunami ini.

Seperti diketahui UU Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, dianulir oleh  Mahkamah Konsitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015. Untuk mengisi kekosongan UU itu, DPR dan pemerintah berupaya untuk kembali membuat RUU SDA dengan memperbaiki dan memperbahurui isi dari UU yang dibatalkan tersebut, agar sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya. Sekarang ini,  kita terpaksa menggunakan UU nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, yang sebenarnya sudah usang.

Haryo Dwito Armono,  Pengajar Jurusan Kelautan , Institut Sepuluh November, Surabaya, berharap agar masukan yang diberikan benar-benar konstrukstif sehingga RUU SDA tidak lagi terdapat kelemahan-kelemahan. “Sebagai orang yang banyak bersentuhan dengan air, tentu ahli-ahli yang kita miliki bisa memberikan informasi yang jelas tentang kebutuhan terhadap peraturan yang diperlukan,” imbuh lulusan strata tiga  dari Queen’s University, Kingston, Kanada ini.

Rencananya hasil kajian dari Tim ini akan diberikan setelah perumusan yang dilakukan para pakar TCI rampung. Menurut Tri Budi Utama, diharapkan setelah para anggota DPR reses kajian ini bisa diselesaikan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*