Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Pekerja melakukan aktivitas pembangunan jalur bawah tanah (terowongan) Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Rabu (29/4). Menurut Project Manager Elevated Construction Heru Nugroho proses pengerjaan MRT secara keseluruhan sudah mencapai 15 persen dimana untuk proyek jalan layang (elevated) pengerjaan baru mencapai 12 persen sementara pengerjaan jalan bawah tanah sudah mencapai sekitar 21 hingga 22 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ed/Spt/15
Pekerja melakukan aktivitas pembangunan jalur bawah tanah (terowongan) Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Rabu (29/4). Menurut Project Manager Elevated Construction Heru Nugroho proses pengerjaan MRT secara keseluruhan sudah mencapai 15 persen dimana untuk proyek jalan layang (elevated) pengerjaan baru mencapai 12 persen sementara pengerjaan jalan bawah tanah sudah mencapai sekitar 21 hingga 22 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ed/Spt/15
foto: http://www.beritadaerah.co.id

Oleh:

Leny Maryouri

Pengamat Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur

PhD Candidate (Curtin University)


Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke 16 di dunia dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) hampir mencapai USD 1 trilyun. Pendapatan per kapita Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi sebesar US$ 14,900 pada tahun 2025 (peringkat 12 dunia) serta meningkat menjadi US$ 46,900 pada tahun 2045 (peringkat 7 atau 8 dunia). Jika sesuai dengan rencana pemerintah tersebut, maka Indonesia akan masuk ke dalam negara kategori high income country pada tahun 2025, walaupun hal ini akan sangat tergantung kepada perkembangan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Indonesia memiliki semua hal-hal fundamental yang diperlukan untuk mencapai target tersebut berupa sumber daya alam yang berlimpah, lokasi yang strategis, jumlah penduduk yang besar (tenaga kerja dan pasar yang besar), dan lain lain. Namun perlu disadari bahwa potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tidak serta merta bisa terwujud. Terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut:

  1. Saat ini Indonesia sedang dilanda fase “krisis infrastruktur” yang terlihat dari indikator biaya logistik seperti biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari harga pokok penjualan (total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha) dan Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7% dan Singapura 6%;
    Biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan biaya logistik tertinggi di dunia.
  2. Daya saing infrastruktur yang rendah. Berdasarkan Global Competitiveness Report, infrastruktur Indonesia berada pada rangking 82 dari 139 negara pada tahun 2010. Kondisi infrastruktur Indonesia sempat membaik pada tahun 2014 menjadi rangking 56 dari 144 negara, namun posisi ini turun lagi pada tahun 2015 menjadi rangking 62 dari 140 negara.
  3. Keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur. Anggaran infrastruktur di Indonesia hanya 3% dari PDB Indonesia, sementara misalnya Pemerintah China menganggarkan setidaknya 8-10% dari PDB.
  4. Defisit energi dan ketenagalistrikan khususnya di daerah luar pulau Jawa. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi kurang menarik bagi para investor untuk mengembangkan bisnis dan akan mengganggu kemajuan perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.

Karena faktor keterbatasan anggaran, masih banyak kebutuhan infrastruktur yang belum teranggarkan. Kemampuan Pemerintah Indonesia, melalui APBN/D dan penugasan BUMN/D, hanya sekitar 60% dari total nilai kebutuhan infrastruktur. Pada skema pembiayaan infrastruktur konvensional, Pemerintah Indonesia biasanya memenuhi kekurangan anggaran ini dari pinjaman luar negeri.  Namun, melihat kondisi perekonomian dunia dan potensi Indonesia, skema pinjaman luar negeri untuk infrastruktur tidak lagi bisa diandalkan oleh Pemerintah. Alternatifnya adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembiayaan infrastruktur.

KPBU sebagai solusi pembiayaan infrastruktur di Indonesia saat ini terhambat oleh 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (1) peraturan dan perundangan di bidang infrastruktur yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih menghalangi investasi swasta di bidang infrastruktur; (2) perencanaan/ persiapan proyek infrastruktur kurang matang dan kurang melibatkan semua stakeholder terkait; (3) pelaksanaan proyek yang baik karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (bottleneck).

Pemerintah memegang pendekatan proaktif dan terus mengevaluasi dan memperkuat kebijakan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur menggunakan metode KPBU. Dalam rangka membangun kerangka peraturan lintas sektor untuk melaksanakan KPBU dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah mengubah Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang KPBU sebanyak empat kali yaitu Peraturan Presiden No. 13/2010 dan No. 56/2011 dan No. 66/2013 dan terakhir Peraturan Presiden No. 38/2015. Dalam perubahan terakhir sudah termasuk mengakomodasi pengembangan kawasan dan pengembangan kota dalam bundling proyek KPBU, juga sudah mengarahkan pembayaran dengan Availability Payment (AP) atau PerformanceBased Annuity Schemes (PBAS) untuk memberikan kepastian pembayaran pembangunan infrastruktur dengan kriteria tertentu.

Pemerintah telah menyediakan berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan untuk mengatasi masalah utama yang mempengaruhi pelaksanaan proyek KPBU, misalnya UU No. 2/2012 tentang pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur publik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 dari Kementerian Keuangan tentang Dana untuk Viability Gap (VGF). Serta PermenKeu No. 219/PMK.01/2015 tentang pendirian BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang ditugaskan untuk membiayai pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dalam Proyek Strategi Nasional termasuk didalamnya adalah Proyek Prioritas yang telah menjadi kewajiban Pemerintah berdasarkan UU No. 2/2012 tersebut. Selain itu juga akan didirikan Bank Tanah dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk membebaskan lahan untuk proyek infrastruktur diluar PSN.

Dikarenakan adanya anggaran yang terbatas dari pemerintah dan menurunnya kemampuan pemerintah untuk menerbitkan surat berharga, maka pendanaan infrastruktur dengan skema pinjaman akan lebih banyak dialihkan pada badan usaha. Untuk pendanaan infrastruktur, instrumen pendanaan pinjaman yang dipandang cocok untuk proyek KPBU yaitu obligasi, baik obligasi korporasi, obligasi proyek maupun sukuk. Obligasi dapat diterbitkan untuk tenor yang panjang disesuaikan dengan karakteristik proyek KPBU. Selama ini penerbitan obligasi telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dalam bentuk SUN, ORI, Sukuk Negara, dan sebagainya. Namun demikian, obligasi yang diterbitkan oleh korporasi swasta masih sangat terbatas peranannya sehingga pemerintah perlu turun tangan untuk mengembangkannya.

Beberapa justifikasi yang memperkuat pemilihan instrumen obligasi sebagai opsi yang harus dikaji lebih dalam untuk dikembangkan dalam proyek KPBU adalah:

  • rasio Corporate Bond vs Bank Loan di Indonesia hanya 7,5% yang menandakan bahwa saat ini pinjaman bank secara konvensional masih mendominasi, padahal pinjaman bank memiliki tenor yang pendek sementara proyek infrastruktur KPBU bersifat jangka panjang;
  • rasio Corporate Bond vs Government Bond di Indonesia kurang dari 20% yang menandakan bahwa pemerintah masih sebagai pihak yang paling dominan menerbitkan obligasi padahal ruang fiskal APBN semakin sempit;
  • masih kecilnya volume Corporate Bond yang diterbitkan di Indonesia yaitu hanya USD 21 milyar atau 2% GDP yang menandakan bahwa pasar obligasi korporasi masih terbuka untuk dioptimalkan; dan (4) penerbit (emiten) Corporate Bond di Indonesia didominasi (85%) sektor finansial (Bank) sementara untuk infrastruktur hanya 6%. Emiten terkonsentrasi pada beberapa perusahaan (75% corporate bond diterbitkan oleh 30 perusahaan). Hal ini menandakan bahwa instrumen ini belum menjadi pilihan bagi pelaku usaha sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut.
  • Emiten Corporate Bond di Indonesia didominasi (85%) sektor finansial (Bank) sementara untuk infrastruktur hanya 6%. Emiten terkonsentrasi pada beberapa perusahaan (75% corporate bond diterbitkan oleh 30 perusahaan). Hal ini menandakan bahwa instrumen ini belum menjadi pilihan bagi pelaku usaha.

Ada 3 (tiga) pilar pengembangan instrumen obligasi di suatu negara, yaitu: (1) basis investor yang kuat; (2) penerbitan obligasi yang efisien; dan (3) kelembagaan yang kredibel. Ketiganya harus diperhatikan oleh pemerintah secara menyeluruh karena saling berhubungan satu dengan yang lain.

  1. Membangun Basis Investor Yang Kuat

Untuk membangun basis investor yang kuat diperlukan upaya untuk meningkatkan rasio tabungan nasional terhadap GDP dengan cara mendorong masyarakat untuk menabung/ berinvestasi di lembaga keuangan.  Selain melalui instrumen perbankan, perlu didorong penguatan instrumen investasi pada lembaga asuransi dan jaminan sosial agar rasio kepersertaannya meningkat. Diharapkan lembaga-lembaga tersebut mampu menggalang dana masyarakat dalam jumlah yang cukup untuk membiayai infrastruktur.

  1. Penerbitan Yang Efektif

Untuk menuju penerbitan obligasi yang efektif, diperlukan regulasi yang clear mengenai persyaratan, prosedur dan biaya penerbitan obligasi., termasuk kewajiban emiten untuk keterbukaan infromasi.

  1. Kelembagaan Yang Kredibel

Dibutuhkan kelembagaan yang terpercaya untuk mendorong instrumen oblligasi yaitu penjamin emisi (underwriter), wali amanat, penanggung (gurantor), lembaga kliring, bursa efek, lembaga pemeringkat efek, dan lembaga penunjang seperti akuntan publik, konsultan hukum.

 

1 Comment

  1. Sumber Daya Alam, Kontrak Karya yang tidak menguntungkan untuk Republik Indonesia untuk segera diambil alih atau dinaturalisasi menjadi minimal 51 % milik Republik Indonesia, perusahaan swasta yang orientasi export untuk di data ulang kepemilikannya, harus dilakukan sistem devisa terkontrol untuk mengetahui arus modal yang keluar masuk.Menciptakan lapangan kerja seluas-luas kepada rakyat Indonesia dengan daya beli yang terjangkau,penegakan hukum yang adil,keamanan dan pertahanan yang kuat serta stabilitas politik yang kondusif. Bravo Indoneisa,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*